Menyikapi RPM Konten Multimedia

Sejak terbitnya Siaran Pers No. 22/PIH/KOMINFO/2/2010 tentang Sikap Kementerian Kominfo Dalam Menyikapi Peningkatan Maraknya Penyalah-Gunaan Layanan Internet, ranah internet Indonesia menjadi bergejolak dan menanggapi Rancangan Peraturan Menteri tersebut sebagai usaha pemerintah mendirikan rezim sensor internet. Bagi mereka yang belum membaca RPM tersebut, silahkan unduh disini .

Seperti biasa, seiring tuduhan tersebut maka berkembanglah gerakan gerakan untuk menolak RPM tersebut di situs Social Networking, Media online dan tentu saja Media lainnya ramai membicarakan dan membahas soal RPM ini. Saya sendiri hingga hari Senin pagi ini (15/02/2010) belum sempat membaca RPM tersebut hingga telepon dari beberapa rekan pers yang akhirnya membuat saya “terpaksa” membaca RPM tersebut.

RPM tersebut setelah saya baca secara sepintas saya mendapatkan beberapa bagian yang penting yaitu:

Bagian “Konten yang dilarang”
Bagian “Peran Penyelenggara”
Bagian “Peran Pemerintah dan Masyarakat”
Untuk bagian Konten yang dilarang saya kira tidak ada yang perlu di protes. Pornografi dan Judi adalah konten yang di blok oleh DNS Nawala, dan naiknya tingkat penggunaan DNS Nawala dalam waktu singkat sejak diluncurkan secara resmi menunjukkan kebutuhan masyarakat pengguna internet untuk filter.

Namun, untuk konten bermuatan SARA memang perlu pertimbangan khusus. Kami sendiri di Tim DNS Nawala sebelum memutuskan apakah memblokir sebuah konten bermuatan SARA perlu melakukan diskusi yang cukup alot, tidak semudah itu menentukan sebuah konten bermuatan SARA perlu di blokir atau tidak.

diluar konten SARA, bagian Konten yang dilarang juga memuat pelarangan untuk konten yang mengandung penghinaan terhadap kemampuan fisik, intelektual, pelayanan, kecakapan dan aspek fisik dan non fisik dari suatu pihak. Saya masih belum menangkap apa yang dimaksud dengan isi pasal ini. Namun jika yang dimaksud adalah perlindungan terhadap mereka yang memiliki kecacatan fisik maupun mental ataupun mereka yang secara fisik maupun non fisik tidak beruntung, maka pasal ini juga bukan masalah.

Bagian “Peran Penyelenggara” memuat hal hal yang wajib dilakukan oleh penyelenggara yang dalam hal ini PJI dan Operator Telekomunikasi. Inipun bukan suatu yang istimewa, Nawala Project sudah melakukan hal ini. Malah saya berpendapat Pemerintah sebaiknya memberikan porsi lebih besar kepada inisiatif seperti Nawala Project untuk lebih berperan dalam mengelola pengaduan dan penyaringan mengingat Tim DNS Nawala sudah melakukan hal ini kepada pengguna DNS Nawala dan sampai hari ini berjalan cukup baik.

Saya juga mendapatkan keterangan dari Pak Gatot S Dewobroto (Humas Kominfo) tadi pagi sebelum kami mengisi acara selamat pagi Nusantara, beliau menjelaskan bahwa memutuskan sebuah konten dilarang tidaklah semudah yang diperkirakan karena dibutuhkan keputusan pengadilan.

Sementara itu dulu pendapat saya mengenai RPM ini, intinya: tidak perlu memberikan reaksi berlebihan terhadap RPM ini, seolah-olah kita akan memasuki rezim sensor internet. jika ada yang dirasa tidak pas maka lebih baik memberikan masukan seperti apa yang diharapkan. Namun jika yang diharapkan adalah kebebasan tanpa batas maka sekiranya kita perlu melihat sekeliling kita dan berpikir apakah kita semua sudah siap dan dewasa jika diberikan kebebasan tanpa batas? Fakta menunjukkan tidak semua pengguna internet cukup dewasa menerima kebebasan ini. Banyak yang malah menggunakan kebebasan ini untuk saling berbagi konten pornografi, keasusilaan dan konten konten negatif lainnya. Membuang buang waktu dan uang untuk hal hal yang memberikan efek inefesiensi bandwidth yang mahal.